PPP Gelar Rapimnas Hari Ini, Sekjen Sebut Tak Bahas Soal Ketua Umum

Trending 1 week ago

TEMPO.CO, Jakarta - Partai Persatuan Pembangunan alias PPP menggelar rapat ketua nasional pada hari ini, Rabu 6 Juni 2024 di Tangerang. Sekretaris Jenderal PPP Muhamad Arwani Thomafi mengatakan, Rapimnas kali ini bakal konsentrasi memperkuat keorganisasian dan eksistensi partai pascatahapan Pemilu 2024.

Selain itu, Rapimnas juga bakal membahas soal langkah strategis menghadapi Pemilihan Kepala Daerah alias Pilkada 2024.

"PPP mempunyai 80 bangku DPRD provinsi serta 800 bangku DPRD kabupaten/kota se-Indonesia berasas hasil dari pemilu 2024. Termasuk 12 bangku DPR RI. Ini modal nan kuat untuk Pilkada 2024," ucapnya.

Thomafi mengatakan, agenda Rapimnas tak bakal membahas soal ketua umum nan saat ini tetap berstatus pelaksana tugas. Saat ini, Pelaksana tugas Ketua Umum PPP adalah Muhammad Mardiono.

Menurut Thomafi, dalam rapat harian Mardiono menyampaikan soal pentingnya kader menjaga komunikasi politik dan soliditas internal, sehingga perbedaan-perbedaan nan muncul tetap diletakkan dalam ruang konstitusional partai.

Hanya, lanjut dia, DPP telah komitmen untuk memberikan ruang terhadap para Ketua-ketua Majelis, Ketua DPW dan DPC se-Indonesia, untuk menyampaikan pendapat, masukan maupun aspirasi dalam rapat-rapat resmi partai. Apakah itu rapat DPC, DPW, DPP, Rapimnas, Mukernas hingga Muktamar.

"Kalau untuk membahas kedudukan ketua umum itu kan ada di Muktamar PPP, bukan di Rakernas," ujar Arwani.

Iklan

PPP pada Pemilu kali ini tetap berjuang untuk masuk parlemen lewat Mahkamah Konstitusi alias MK setelah rekapitulasi nasional Pileg, hasilnya partai Kabah tak lolos ke Senayan. 

PPP mendapatkan 5.878.777 bunyi pada pemilu 2024. Angka tersebut setara dengan 3,87 persen. Artinya, partai ini hanya kurang mendapatkan 0,13 persen bunyi lagi untuk lolos ke Parlemen.

Perjuangan PPP di MK pun kandas setelah gugatan-gugatan nan mereka ajukan ditolak oleh pengadil konstitusi. Plt Ketua Umum PPP Mardiono mengatakan bakal tetap memperjuangkan bangku ke Senayan. Caranya lewat revisi Undang-Undang Pemilu.

Menurut Mardiono, pelantikan personil DPR nan baru bakal dilaksanakan pada 1 Oktober 2024. Artinya tetap tersisa 4 bulan lagi untuk memperjuangkan kewenangan konstitusional mereka.

Pilihan Editor: Apel Rutin Ditiadakan, Supian Suri Sebut Tak Bisa Ucap Perpisahan dengan ASN Pemkot Depok

More
Source