Ketok Palu UU KIA Bolehkan Cuti Melahirkan Selama 6 Bulan, Bagaimana Upahnya? Ini Bunyi Pasal-pasalnya

Trending 2 weeks ago

TEMPO.CO, JakartaPada 4 Juni 2024, dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, DPR mengesahkan Undang-Undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA) pada Fase 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Diah Pitaloka mengungkapkan, UU KIA memungkinkan ibu nan menjadi pekerja dan telah bersalin berkuasa mendapatkan libur melahirkan minimal 3 bulan. Namun, dalam kondisi khusus, ibu pekerja berkuasa mendapatkan libur melahirkan paling lama 6 bulan.

"Ibu nan bekerja nan menggunakan kewenangan cuti melahirkan tidak dapat diberhentikan,” jelas Diah Pitaloka, pada 4 Juni 2024.

Lebih lanjut, Diah menerangkan, selama menjalani libur melahirkan, ibu berkuasa mendapatkan bayaran penuh selama 3 bulan pertama dan keempat. Sementara itu, pada bulan kelima dan keenam, ibu berkuasa mendapatkan bayaran sebesar 75 persen.

Menurut Diah, UU KIA berfokus kepada kesejahteraan ibu dan anak dalam fase 1.000 hari pertama kehidupan. Adapun, fase tersebut ketika kehidupan anak sejak terbentuknya janin dalam kandungan sampai anak berumur 2 tahun.

Aturan mengenai hak-hak bagi ibu pekerja nan bersalin diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU KIA. Adapun, hak-hak tersebut meliputi: 

  1. Mendapatkan pelayanan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, ketika melahirkan dan pasca-melahirkan;
  2. Mendapatkan agunan kesehatan sebelum kehamilan, masa kehamilan, saat melahirkan dan pasca-melahirkan;
  3. Mendapatkan pendampingan ketika melahirkan alias keguguran dari suami alias keluarga;
  4. Mendapatkan perlakuan dan akomodasi unik pada fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
  5. Mendapatkan akses mudah terhadap pelayanan akomodasi kesehatan;
  6. Mendapatkan rasa kondusif dan nyaman serta perlindungan dari segala corak kekerasan dan diskriminasi;
  7. Mendapatkan kesempatan pengembangan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan;
  8. Mendapatkan pendampingan dan jasa psikologi;
  9. Mendapatkan pendidikan perawatan, pengasuhan (parenting), dan tumbuh kembang anak; dan
  10. Mendapatkan support pemberdayaan ekonomi keluarga.

Selain itu, patokan mengenai libur melahirkan ibu pekerja nan sedang bersalin selama 6 bulan diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU KIA dengan bunyi berikut:

“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap ibu nan bekerja berhak:

  1. Mendapatkan libur melahirkan paling sedikit 6 bulan;
  2. Mendapatkan waktu rehat 1,5 bulan alias sesuai surat keterangan master kandungan alias bidan, jika mengalami keguguran;
  3. Mendapatkan kesempatan dan tempat untuk melakukan laktasi (menyusui, menyiapkan, dan/atau menyimpan air susu ibu perah (ASIP) selama waktu kerja; dan
  4. Mendapatkan libur nan diperlukan untuk kepentingan terbaik bagi anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Dikutip berkas.dpr.go.id, selanjutnya dalam Pasal UU KIA, setiap ibu nan melaksanakan kewenangan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat diberhentikan dari pekerjaannya dan tetap mendapatkan kewenangan sesuai ketentuan perundang-undangan bagian ketenagakerjaan. Selain itu, ibu nan melaksanakan kewenangan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a mengenai libur melahirkan mendapatkan kewenangan secara penuh 100 persen untuk 3 bulan pertama dan 75 persen untuk 3 bulan berikutnya.

RACHEL FARAHDIBA R  | HAN REVANDA PUTRA

Pilihan Editor: DPR Sahkan RUU KIA, Ibu Pekerja dapat Cuti Melahirkan Paling Lama 6 Bulan

More
Source