Hari Ini, Mahasiswa UGM Bakal Ajukan Gugatan ke MA dan Partai Buruh Unjuk Rasa Tolak Tapera

Trending 2 weeks ago

TEMPO.CO, Jakarta - Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) mengusulkan gugatan ke Mahkamah Agung (MA) dan pekerja melakukan tindakan unjuk rasa menolak Tabungan Perumahan Rakyat alias Tapera menjadi rangkaian peristiwa nan bakal terjadi pada hari ini.

Dilansir dari Tempo, Rabu, 5 Juni 2024, mahasiswa Fakultas Hukum UGM bakal berencana mengusulkan permohonan kewenangan uji materiil Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Permendikbud Ristek) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOT) ke Mahkamah Agung (MA) pada hari ini, Kamis, 6 Juni 2024.

Mereka mengkhawatirkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Iuran Pengembangan Institusi (IPI) bakal dinaikkan di tahun akademik berikutnya.

Mahasiswa Fakultas Hukum UGM sekaligus Sekretaris Umum Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Hukum UGM Al Syifa Rachman membeberkan argumen mengusulkan permohonan ke MA lantaran belum lama ini Perguruan Tinggi dihebohkan dengan kenaikan UKT dan IPI nan diklaim nominalnya di luar keahlian masyarakat Indonesia secara umum.

"Untuk persiapan ke MA besok kami sudah kondusif semua. Permohonan sudah siap jadi tinggal kami daftarkan saja," kata Syifa dihubungi Tempo melalui pesan singkat pada Rabu, 5 Juni 2024.

Poin nan bakal disampaikan ke MA nanti, ialah menyoroti kalkulasi UKT nan tidak ada biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) alias support sehingga mahasiswa kudu menanggung biaya kuliah sepenuhnya. Dia mempertanyakan peran negara dan pemerintah dalam pengelolaan pendidikan tinggi.

Banyak protes mengenai patokan baru itu. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim kemudian membatalkan kenaikan UKT melalui Surat Edaran (SE) Dirjen Diktiristek Nomor 0511/E/PR.07.04/2024. Syifa menggarisbawahi patokan nan baru dikeluarkan itu hanya membatalkan UKT dan IPI pada tahun akademik 2024/2024 dan ada kemungkinan bakal dinaikkan pada tahun akademik berikutnya.

"Untuk membuktikan tidak terjangkaunya biaya pendidikan kami juga melampirkan data-data UKT dan IPI beberapa Universitas untuk komparasi biaya kuliah 2023 dengan 2024," kata Syifa.

Syifa mengatakan sebelum ada SE pembatalan dalam permohonan, dia meminta kepada Majelis Hakim untuk memerintahkan Kemendikbud mencabut Permendikbud Ristek Nomor 2 Tahun 2024 alias merevisi patokan tersebut.

  • 1
  • 2
  • Selanjutnya

More
Source